ARRASYI/ SUAP MENYUAP

ASWW.
Repblk.
Kamis, 10 April 2008

Anggota DPR Tersangka Suap

Jumlah uang yang diduga untuk penyuapan mencapai Rp 3 miliar.


JAKARTA -- Anggota Komisi IV DPR, Al Amin Nur Nasution; dan Sekretaris Daerah (Sekda) Kab Bintan, Kepulauan Riau, Azirwan; ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Rabu (9/4) malam. Keduanya tertangkap tangan oleh KPK terkait dugaan suap. ''Mereka sedang diperiksa sebagai tersangka. Penyidik merekomendasikan untuk ditahan,'' kata Ketua KPK, Antasari Azhar, kemarin.

Ditahan di mana, Antasari tak menyebutkan. ''Soal penahanan akan ditentukan penyidik,'' jelasnya. Amin dan Azirwan ditangkap KPK di salah satu ruangan di Hotel Ritz Carlton, Jakarta, kemarin sekitar pukul 02.00 WIB, dengan dugaan penyuapan dalam kasus alih fungsi hutan lindung menjadi hutan tanaman industri. Barang bukti berupa uang Rp 71 juta, kata Antasari saat jumpa pers, kemarin siang, diduga merupakan gratifikasi atau suap oleh Azirwan kepada suami pedangdut Kristina itu.

Uang Rp 71 juta tersebut terbagi dua, Rp 4 juta ditemukan di ruangan Amin ditangkap, Rp 67 juta di mobil Amin yang diparkir di hotel itu. Selain keduanya, ungkap Antasari, ditangkap pula sopir Azirwan, sekretaris Amin bernama Arya, dan seorang wanita muda bernama Eiffel yang belum jelas pekerjaannya. Kemarin petang, tiga orang itu dilepaskan KPK.

Wakil Ketua KPK Bidang Pencegahan, M Jasin, mengakui uang yang didapatkan tak berjumlah signifikan. Namun, dalam penyelidikan, nilai yang terindikasi suap jauh lebih besar.

''Si AN (Azirwan--Red) menjanjikan Rp 3 miliar diterima A (Amin--Red). Yang menyuap Sekda agar memperlancar proses pengalihan status hutan lindung di Bintan,'' ungkapnya.

Bisa kena sanksi
Sekjen DPP PPP, Irgan Chairul Mahfiz, mengatakan, Amin dapat dijatuhi sanksi sesuai AD/ART partai jika terbukti bersalah. Meski mendukung langkah KPK, Irgan berharap penanganan Amin berdasarkan asas praduga tak bersalah.

Kemungkinan pengenaan sanksi kepada Amin, juga dikatakan Ketua Fraksi PPP di DPR, Lukman Hakim Saifuddin. ''Tapi, sekarang ini belum jelas, dan kita masih menunggu perkembangan proses hukum. Yang pasti, kita mendukung upaya KPK ini,'' tegas Lukman.

Wakil Ketua Badan Kehormatan DPR, Gayus Lumbuun, mengatakan, hari ini pihaknya akan bertemu dengan KPK guna menanyakan seluruh proses penangkapan Amin. ''Sanksi akan dijatuhkan sesuai ketentuan yang ada di DPR.''

Sementara itu, Wakil Bupati Kab Bintan, Mastur Taher, belum bisa berkomentar atas tertangkapnya Azirwan. Dia beralasan kesulitan menghubungi Sekda maupun Bupati Kab Bintan. ''Saya benar-benar tidak tahu soal itu,'' katanya.

Sekretaris Komisi II DPRD Kab Bintan, Horas Tobing, mengungkapkan, semestinya Azirman yang juga menjabat sebagai koordinator pembangunan di pusat pemerintah Bintan hadir dalam rapat yang digelar Pansus Raperda Proyek Tahun Jamak. ''Sehari sebelumnya dia (Azirwan) sudah pamit. Dia tidak bisa hadir karena ada pertemuan dengan Komisi IV DPR,'' kata Horas.

Mantan ketua umum PP Muhammadiyah, Syafii Maarif, menilai, kasus ini merupakan titik kecil dari kebobrokan bangsa. ''Ini adalah puncak gunung es. Bisul bangsa ini sudah terlalu banyak