26 October 2009

BIADAB


Asww.Beginilah biadabnya perilaku bangsa yang terkutuk Yahudi Israel. Para pemukim Yahudi di Israel dapat dengan tenang dan leluasa menghamburkan-hamburkan air yang biasa mereka pakai untuk menyirami rumput di halaman rumah bahkan mengisi penuh kolam renang mewah milik mereka.

Namun di sisi lain air yang juga menjadi kebutuhan mendasar bagi warga Arab Palestina - mereka harus berjuang untuk mendapatkan hak akses ke sumber-sumber air untuk memenuhi kebutuhan mereka sehari-hari, seperti dilaporkan oleh sebuah kelompok HAM pada Senin kemarin (26/10).

Dalam laporan terbaru di Israel dan Wilayah Palestina, Amnesty International menuduh Tel Aviv telah membatasi hak untuk mengakses air bagi warga Palestina secara memadai dan Tel Aviv juga telah mengambil kendali penuh atas sumber daya air bersama serta menerapkan pelaksanaan kebijakan diskriminatif dan hanya memberikan hak terbatas bagi rakyat Palestina.

"Israel memberikan akses bagi warga Palestina hanya sebagian kecil dari sumber daya air yang tersedia, yang sebagian besar terletak di wilayah pendudukan Tepi Barat - sementara pemukim Israel bisa mendapatkan hak akses air hampir tak terbatas di sana," kata Donatella Rovera peneliti dari Amnesti Internasional dalam sebuah laporan.

Sebaliknya, Israel dan bahkan pemukim ilegal Yahudi yang tinggal di Tepi Barat diberikan pasokan air yang tidak terbatas, hal itu berarti 450.000 pemukim Israel dapat menggunakan air lebih banyak dari populasi warga Palestina yang jumlahnya mencapai sekitar 2,3 juta jiwa.

"Kolam renang, menyiram rumput di halaman rumah dan air untuk irigasi peternakan besar di pemukiman Israel dapat digunakan dan dihambur-hamburkan oleh para pemukim Israel dan sangat kontras dengan penduduk desa-desa Palestina yang bahkan harus berjuang untuk memenuhi kebutuhan air domestik mereka," kata Rovera.

Laporan itu juga menggambarkan adanya penderitaan, baik fisik maupun keuangan, bagi bangsa Palestina yang menghadapi akibat pembatasan air dan menjelaskan bahwa rakyat Palestina harus menggunakan kembali air yang telah mereka pakai untuk memasak, mencuci dan sanitasi.

Antara 180.000 dan 200.000 warga masyarakat pedesaan Palestina di Tepi Barat tidak memiliki akses terhadap air mengalir, sementara di daerah lain sering terjadi kran air yang mati, kata laporan tersebut, dan situasi itu diperburuk lagi karena warga Palestina tidak diizinkan untuk mengebor sumur baru atau merehabilitasi sumur yang lama tanpa izin dari pemerintah Israel, bahkan lebih sering tidak mendapatkan izin.

Laporan yang berjudul "“Troubled Waters: Palestinians Denied Fair Access to Water,” juga mengungkapkan bahwa Israel menggunakan lebih dari 80 persen air dari Gunung akifer, sumber utama air bawah tanah untuk wilayah Israel dan Palestina, sementara rakyat Palestina dibatasi hak akses air mereka cuman sekitar 20 persen saja.

Amnesti mengatakan "kesenjangan" ini bahkan lebih terlihat jelas di beberapa wilayah di pemukiman Tepi Barat di mana pemukim Yahudi menggunakan hingga 20 kali lebih banyak air per kapita dibanding tetangga mereka Palestina yang untuk bertahan hidup saja warga Palestina hanya boleh menggunakan sekitar 20 liter (5,28 galon) air per kapita per hari.

Sementara itu di Jalur Gaza yang sudah lumpuh oleh blokade Israel dan Mesir, dan telah porak poranda oleh serangan 22-hari Israel, waduk tempat penyimpanan air, sumur, limbah jaringan dan stasiun pompa air telah rusak.

Sistem pembuangan telah rusak parah dan sumber air di Jalur Gaza yang merupakan satu-satunya sumber air tawar telah tercemar oleh pembuangan limbah kotor dan infiltrasi air laut, juga tercemar oleh limbah mentah.

Laporan itu juga menyerukan Israel untuk "mengakhiri kebijakan diskriminatif dan segera menghapus hak akses terbatas terhadap air bagi warga Palestina serta harus menciptakan adanya keadilan pengelolaan air dari sumber-sumber air bersama."

"Air adalah kebutuhan dasar dan hak, tapi bagi banyak warga Palestina bahkanmendapatkan air yang berkualitas rendah pun telah menjadi suatu kemewahan yang nyaris mereka tidak bisa membayarnya," kata Rovera.

22 October 2009

MENANG


Aswwrb.
Enam imam Muslim AS akan menerima kompensasi dari maskapai penerbangan AS, US Airways karena telah diperlakukan dengan tidak baik saat menggunakan maskapai penerbangan itu.

Kasusnya sendiri terjadi tahun 2006 lalu. Enam imam Muslim itu sedang dalam perjalanan dari Minnesota menuju Phoenix usai menghadiri sebuah konferensi, menggunakan maskapai US Airways dengan nomor penerbangan 300. Seperti penumpang lainnya, keenam imam itu menjalani pemeriksaan sebelum masuk ke ruang tunggu pemberangkatan dan dinyatakan aman.

Sambil menunggu pemberangkatan, tiga orang imam menunaikan salat. Tapi saat pesawat akan berangkat dan semua penumpang masuk ke pesawat, keenam imam itu tidak diijinkan naik. Tangan mereka malah diborgol dan digelandang ke sebuah tempat di bandara, kemudian diinterogasi selama lebih dari enam jam.

Pihak US Airways menurunkan mereka atas laporan seorang penumpang yang merasa curiga melihat keenam imam itu. Tapi setelah berjam-jam diinterogasi, kecurigaan itu tidak terbukti dan US Airways membebaskan mereka. Persoalannya, setelah itu, keenam imam kesulitan mendapatkan tiket untuk jadwal penerbangan selanjutnya karena tak satu pun maskapai penerbangan yang ada di bandara mau menjual tiketnya pada mereka.

Atas insiden tersebut, tahun 2007, mereka mengajukan gugatan hukum terhadap US Airways-maskapai penerbangan kelima terbesar di AS- atas tuduhan pelanggaran hak asasi karena telah menurunkan dan menahan mereka selama lebih dari enam jam.

Meski pihak US Airways hanya bersedia membayar kompensasi dan tidak mau menyatakaan permohonan maaf, ini merupakan "kemenangan" bukan hanya bagi keenam imam yang memperjuangkan keadilan tapi juga bagi perjuangan hak-hak sipil warga Muslim di AS.

Juru Bicara Council on American-Islamic Relations (CAIR), Ibrahim Hooper mengaku lega dan berharap kasus seperti ini tidak terulang lagi. "Kami melihat akhir kasus ini sebangai kemenangan bagi keadilan dan hak-hak sipil," kata Ibrahim.

Ia melanjutkan,"Kasus ini merupakan pesan bagi para awak maskapai penerbangan bahwa mereka harus sensitif dengan histeria anti-Muslim yang sampai hari ini masih marak di AS."

Sejak peristiwa serangan 11 September 2001, muncul apa yang disebut fenomena “flying while Muslim” , fenomena dimana Muslim selalu dicurigai saat menggunakan penerbangan komersial. Setelah kasus enam imam Muslim itu, banyak Muslim yang masih mengalami perlakuan buruk saat naik pesawat.

Awal tahun kemarin, sebuah maskapai penerbangan menurunkan satu keluarga Muslim terdiri dari 9 orang, dua diantaranya anak-anak, di Orlando. Beberapa penumpang mencurigai mereka hanya karena mendengar keluarga itu membicarakan soal tempat duduk yang aman di dalam pesawat.

Tahun 2007, 40 jamaah haji yang ingin pulang ke Detroit, terlunta-lunta di bandara Jerman setelah maskapai penerbangan Northwest menolak mereka naik ke pesawat.

21 October 2009

Kabinetbaru

Asww.4 Menteri PKS ,Mereka adalah Suswono (Menteri Pertanian), Salim Segaf Al Jufri (Menteri Sosial), Tifatul Sembiring (Menteri Komunikasi dan Informasi) dan Suharna Surapranata (Menteri Riset dan Teknologi)

PK-Sejahtera Online: Berikut susunan kabinet yang diumumkan Presiden SBY dalam konferensi pers di Istana Merdeka, Rabu (21/10) malam.


MENTERI KOORDINATOR
1. Menko Politik Hukum dan Keamanan : Marsekal (Purn) Djoko Suyanto
2. Menko Perekonomian : Hatta Rajasa
3. Menko Kesra : R Agung Laksono
4. Sekretaris Negara : Sudi Silalahi

MENTERI DEPARTEMEN
1. Menteri Dalam Negeri : Gamawan Fauzi
2. Menteri Luar Negeri : Marty Natalegawa
3. Menteri Pertahanan : Purnomo Yusgiantoro
4. Menteri Hukum dan HAM : Patrialis Akbar
5. Menteri Keuangan : Sri Mulyani
6. Menteri ESDM: Darwin Saleh
7. Menteri Perindustrian : MS Hidayat
8. Menteri Perdagangan : Mari E. Pangestu
9. Menteri Pertanian : Suswono
10. Menteri Kehutanan : Zulkifli Hasan
11. Menteri Perhubungan : Freddy Numberi
12. Menteri Kelautan dan Perikanan : Fadel Muhammad
13. Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi : Muhaimin Iskandar
14. Menteri Pekerjaan Umum : Djoko Kirmanto
15. Menteri Kesehatan : Endang Rahayu Sedyaningsih
16. Menteri Pendidikan Nasional : Mohammad Nuh
17. Menteri Sosial : Salim Segaf Al Jufri
18. Menteri Agama : Suryadharma Ali
19. Menteri Kebudayaan dan Pariwisata : Jero Wacik
20. Menteri Komunikasi dan Informatika : Tifatul Sembiring

MENTERI NEGARA
1. Menteri Riset dan Teknologi : Suharna Suryapranata
2. Menteri Koperasi dan UKM : Syarifudin Hasan
3. Menteri Lingkungan Hidup : Gusti Muhammad Hatta
4. Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak: Linda Amalia Sari Gumelar
5. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara : E.E Mangindaan
6. Menteri Negara Pembangunan Daerah Tertinggal : Ahmad Helmy Faishal Zaini
7. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas : Armida Alisjahbana
8. Menteri BUMN : Mustafa Abubakar
9. Menteri Pemuda dan Olahraga : Andi Alfian Mallarangeng
10. Menteri Perumahan Rakyat : Suharso Manoarfa

PEJABAT SETINGKAT MENTERI
1. Kepala BIN: Jenderal (Purn) Sutanto
2. Kepala BKPM: Gita Wirjawan
3. Ketua Unit Kerja Presiden Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan: Kuntoro Mangkusubroto

19 October 2009

Republika Online - Menarik Garis Tipis antara Menyayangi dan Memanjakan

Republika Online - Menarik Garis Tipis antara Menyayangi dan Memanjakan

Shared via AddThis

Republika Online - Dua Mantan Presiden tak Hadiri Pelantikan

Republika Online - Dua Mantan Presiden tak Hadiri Pelantikan

Shared via AddThis

Tegang


Ketegangan antara pasukan Israel dan rakyat Palestina telah mereda ketika beberapa ratus orang Muslim Palestina terus menduduki Masjid Al-Aqsa dan tak sedetikpun meninggalkannya.

Konfrontasi antara Palestina dan Israel di Yerusalem dan melibatkan Masjid Al Aqsa dimulai ketika Israel menangkap pemimpin Gerakan Islam, Raed Shaleh. Polisi Israel menuduh Salah yang melancarkan "perang agama" dan mengatakan ia bersalah dari "penghasutan dan hasutan".

Raed Salah meminta rakyat Palestina untuk terus berada di dalam dan sekitar Al-Aqsa untuk "melindungi dari makar Yahudi." Selama bentrokan yang sudah terjadi lebih dari seminggu ini, tentara dan polisi Israel telah menangkap ratusan orang Palestina. Puluhan tentara Israel luka-luka. Namun kekejaman tentara Yahudi bukan hanya di Al Aqsa saja, juga merembet ke beberapa kamp pengungsi dan kota-kota di Tepi Barat di mana ribuan orang Arab bergabung solidaritas demonstrasi di Gaza, Suriah, Mesir dan Yordania.

Kemarahan rakyat Palestina dipicu karena ratusan ekstremis Israel mencoba memasuki Haram, di mana Masjid Al-Aqsa berada. Para Yahudi itu merayakan Yom Kippur dan Sukkot . Beberapa ekstremis ingin menghancurkan masjid. Kemarahan ini diperburuk ketika para penduduk Gaza ditolak masuk ke Yerusalem untuk beribadah di mesjid. Hanya perempuan saja yang diperbolehkan masuk.

Keteganan sedikit mereda setelah intervensi Duta Besar Yordania di Tel Aviv. Pemerintah Israel setuju berjanji bahwa umat Islam akan diizinkan masuk dan memiliki akses bebas ke Al-Aqsa. Ehab Jallad, koordinator Komite Populer Perayaan Yerusalem sebagai Ibukota Kebudayaan Arab untuk 2009, yang bekerja sama dengan Waqf Islam yang mengurus Masjid Al-Aqsa, melihat ini sebagai kemenangan.

"Ini adalah pertama kalinya sejak pendudukan Israel pada 1967 Yerusalem Timur bahwa umat Islam tinggal di masjid selama satu minggu dan mencegah Ekstremis Yahudi masuk. Kami berencana untuk mengorganisir rakyat di masa depan untuk mencegah upaya lebih lanjut pengambilalihan, " terang Jallad kepada IPS.

Dalam sebuah wawancara dengan IPS tidak lama sebelum ia ditangkap Israel, Syeikh Raed Salah mengatakan bahwa pemerintah Israel sebelumnya telah memberitahu beberapa rekan-rekannya bahwa masjid akan dibagi. "Ini adalah garis merah. Kami tidak akan membiarkan orang-orang Israel untuk mengambil alih Haram. Jika kita harus memilih antara syahid dan kehilangan Haram, kami memilih yang pertama," tegas Salah.

Arkeolog Israel telah melakukan penggalian ekstensif di masjid Al Aqsa, dan tentu saja penggalian itu mengancam rumah orang Muslim yang tinggal di dekatnya. Penggalian dilakukan di bawah masjid, pertama kali pada tahun 1996. Raphael Greenberg, profesor arkeologi di universitas Tel Aviv, mengatakan penggalian Israel sekarang adalah bermotif politik.

"Seperti biasa selama liburan Yahudi, Israel telah publik kebanjiran dengan laporan 'penemuan yang mengagumkan' dalam penggalian di Yerusalem," katanya. "Sebagian besar penelitian arkeologi di Yerusalem sedang didorong oleh tekanan dari tertarik politik kelompok dan individu dengan tujuan 'membuktikan' hak sejarah kami di kota atau daerah kliring untuk konstruksi. "

Kota Yerusalem memiliki izin bangunan terbatas untuk orang Palestina, sedangkan hampir 200.000 pemukim Yahudi dengan sewenang-wenang mendirikan pemukiman di situ.

15 October 2009

DAMAISAJA


Aswwrb.

Ketua Dewan Pertimbangan Pusat PDIP Taufik Kiemas mengatakan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri tak bisa menolak jika ada kader partainya diminta masuk kabinet. Tapi dia menegaskan, kader itu harus diminta.

''Apalagi untuk kepentingan bangsa dan negara ini. Tapi, harus diminta dulu,'' tegas Taufik, Kamis (15/10). Bagaimanapun, kata dia, Megawati adalah mantan Presiden dan paham betul apa itu sistem presidensiil yang dianut Indonesia. ''Dulu kan dia yang nelpon-nelponin,'' imbuh dia.

Taufik mengatakan sudah ada komunikasi soal kabinet. ''Mulai dari layer yang paling bawah sudah ada komunikasi,'' kata dia. Komunikasi itu, menurut Taufik akan terus diintensifkan dalam dua tiga hari mendatang.

Menanggapi pernyataan SBY soal belum ada nama calon menteri yang masuk dari PDIP, Taufik mengatakan pihaknya tak pernah menyatakan negatif. ''Kami tak pernah tidak positif. Silahkan sebelah sana tidak positif, kami positif,'' kata dia. Upaya semacam ini, imbuh Taufik, tidak bisa rampung sehari dua hari. ''Perlu ketekunan, usaha,'' kata dia.

Sebelumnya, Sekjen PDIP Pramono Anung Wibowo mengakui sudah ada komunikasi partainya dengan Partai Demokrat terkait pengisian kursi kabinet. Butuh waktu untuk pematangan. Sepanjang proses itu, Pramono mengatakan hanya pernyataan Ketua Umum dan Sekjen PDIP yang bisa dianggap mewakili suara partai.

''Jujur kami katakan, selama ini sudah terjalin komunikasi antara PDI Perjuangan dan Demokrat. Namun untuk menentukan sikap semua perlu dimatangkan,'' kata Pramono, Rabu (14/10). Dia meminta semua kalangan bersabar menanti kepastian sikap itu dalam dua hingga empat hari ke depan.

Pramono membantah pernyataan salah satu pengurus partainya yang menyatakan bahwa Megawati bersikukuh mengambil sikap oposisi. ''Saat ini yang berhak menyatakan (posisi politik PDIP) itu hanya Ketua Umum dan Sekjen. Siapapun yang mengatasnamakan partai berbicara tentang itu, tidak perlu dibicarakan,'' tepis dia.

Menurut Pramono, kalaupun ada kader PDIP masuk kabinet, maka orang itu pun harus mengantongi restu Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri. "Sekalipun baru diajak bicara, harus mendapat persetujuan Ketua Umum,'' tegas dia.

Pramono pun menepis pendapat yang menyatakan Megawati menutup rapat kemungkinan kader PDIP masuk kabinet. ''Ibu sangat menghormati sistem presidensial yang tidak pernah mengatur adanya koalisi atau oposisi,'' ujar dia.

12 October 2009

Ismailhanyah



Aswwrb.
أكدت حكومة الوحدة الوطنية الفلسطينية في قطاع غزة برئاسة إسماعيل هنية أنَّ خطاب رئيس السلطة المنتهية ولايته محمود عباس إمعانٌ في الخطيئة وادعاءاتٌ باطلة، ولا ينمُّ عن روح تصالحية، فيما انتقدت 35 منظمةً فلسطينيةً في أوروبا بشدة الخطاب الذي أدلى به عباس مساء أمس الأحد، مؤكدةً أنَّه "محاولةٌ للتهرُّب من مسئوليته المباشرة في فضيحة إرجاء "تقرير جولدستون".

وقال طاهر النونو الناطق باسم الحكومة في بيان له في وقت متأخر من مساء الأحد: "في محاولة جديدة لخداع الرأي العام، وللخروج من دائرة الأزمة؛ شنَّ محمود عباس هجومًا حادًّا على الشعب الفلسطيني وممثليه الشرعيين، مستعينًا بما جاد عليه مَن حوله بعبارات تقلب الحقائق، وتزيِّف الوقائع، وتعبِّر عن مخبأ الضغائن والأحقاد الشخصية التي فاضت من هذا الخطاب التوتيري الذي أطلَّ به على شاشات الفضائيات".
وأشار إلى أنَّ الشعب الفلسطيني توقَّع من عباس اعتذارًا واضحًا وجليًّا على جريمة طلب سحب "تقرير جولدستون" من التصويت في مجلس حقوق الإنسان، خاصةً أنَّه (عباس) شكَّل لجنة تحقيق في ملابسات سحب التقرير.

ولفت إلى أنَّه بدأ اليوم أكثر إصرارًا وتبريرًا لهذه الجريمة التي أدانها الفلسطينيون من الفصائل كافةً ومن الأمة العربية والإسلامية، قادةً وشعوبًا، ومن مؤسسات المجتمع المدني ودول غربية وشخصيات دولية، مثل (المنسق الأممي لحقوق الإنسان) ريتشارد فولك وغيره، بل شنَّ هجومًا على منتقديه، محاولاً تغيير الوقائع التي جرت في مجلس حقوق الإنسان، والتي بات يعرفها القاصي والداني، ومتجاوزًا حتى اللجنة التي شكَّلها قبل أيام، وأكد النونو أنَّ كثيرًا ممَّا ورد في خطاب عباس به مغالطاتٌ مكشوفةٌ وواضحةٌ للعيان.

من جهتها انتقدت خمسة وثلاثون منظمة فلسطينية في أوروبا بشدة الخطاب الذي أدلى به عباس، وأكدت أنَّه "محاولةٌ للتهرُّب من مسئوليته المباشرة في فضيحة إرجاء "تقرير جولدستون" الذي يدين الاحتلال الصهيوني بصورة غير مسبوقة بارتكاب جرائم حرب ضد قطاع غزة".

وقال الدكتور عرفات ماضي، منسق المؤسسات الـ35 الموقِّعة على بيان المطالبة بعزل عباس من منصبه، على خلفية موقفه من "تقرير جولدستون"، في بيان اليوم الإثنين: "إنَّ تصريحات محمود عباس التي وردت في خطابه، وبرَّرت تأجيل "تقرير جولدستون"؛ تشكِّل استهتارًا بالمواقف الفلسطينية الشعبية في الداخل والخارج، إلى جانب مواقف المؤسسات الحقوقية الدولية التي عبَّرت عن صدمتها واستهجانها لموقفه من التقرير"، مشددًا على أنَّه "لا يجب ازدراء الناس إلى هذا الحد".
وأكد ماضي أن المنظمات الفلسطينية في أوروبا كانت تتوقع موقفًا جريئًا من عباس؛ بأن يتضمن خطابه اعترافًا بالخطأ وتصحيحه، رغم اعتراف مختلف أقطاب القيادة الفلسطينية وحركة "فتح" بذلك، مشددًا على ضرورة أن يتحمَّل عباس المسئولية المباشرة عما جرى في جنيف.

وطالب منسق المؤسسات الفلسطينية في أوروبا بتشكيل لجنة محايدة للتحقيق في ملابسات "فضيحة إرجاء "تقرير جولدستون"، التي تمَّت بطلب رسمي من السلطة الفلسطينية"، معتبرًا أن حديث عباس عن تشكيل لجنة تحقيق فيما حدث- رغم نفي تشكيلها من قِبل مندوب فلسطين في الأمم المتحدة- أمرٌ مستغربٌ، لا سيما إذا كان عباس يرى أنه لا يوجد خطأٌ في القرار".

Pksejahtera


Aswwrb.
Namun komisi dan badan yang mana belum diketahui karena harus dimusyawarahkan.
- Partai Keadilan Sejahtera mendapat jatah memimpin satu komisi dan satu badan kelengkapan di Dewan Perwakilan Rakyat. Namun belum diketahui komisi atau badan apa yang akan dipimpin.

"Kalau memang tidak ada perubahan, PKS dapat jatah memimpin satu komisi dan satu badan," kata Hubungan Masyarakat Fraksi PKS di DPR, Ahmad Mabruri, dalam perbincangan dengan VIVAnews, Senin 12 Oktober 2009.

Namun jatah ini masih terbuka kemungkinan untuk berubah karena masih dibahas dalam Rapat Konsultasi pimpinan DPR dengan pimpinan fraksi hari ini. Komisi dan badan apa yang dipimpin juga tergantung dari kesepakatan nanti. "Tunggu tiga fraksi terbesar mendapat komisi apa, baru setelah itu PKS," kata Mabruri.

Hari ini, sembilan fraksi di DPR bertemu dengan pimpinan DPR untuk menentukan jumlah komisi dan mitra komisi. Kemudian mereka juga membahas jumlah alat kelengkapan dan komposisi pimpinan alat kelengkapan dari tiap-tiap fraksi.

Berdasarkan Peraturan DPR yang diterbitkan pada periode lalu, komisi untuk periode 2009-2014 ditentukan berjumlah 15 atau bertambah dari 11 yang ada sebelumnya. Kemudian terdapat enam badan kelengkapan.

Aswwrb
Perang AS di Afghanistan yang berlangsung selama delapan tahun lebih, gagal total. AS tidak berhasil mencapai tujuan militer maupun tujuan sipilnya di Afghanistan, padahal perang telah merenggung puluhan ribu nyawa baik di pihak rakyat Afghanistan maupun tentara AS.

Surat kabar New York Times edisi Minggu (11/10) menurunkan laporan tentang kegagalan AS dalam mencapai target-target sipilnya di Afghanistan. Misalnya, memberantas korupsi yang merajalela di kalangan pejabat pemerintahan Afghanistan, gagal memciptakan pemerintahan dan sistem hukum yang berfungsi dengan baik dan gagal melatih kekuatan kepolisian di negeri itu.

Mengutip pernyataan sejumlah pejabat AS yang mengatakan, banyak institusi sipil di Afghanistan yang kondisinya makin buruk, seburuk kondisi keamanan di negeri itu, sejak sejak Presiden Barack Obama mengumumkan tentang rencana-rencananya di sektor sipil untuk menunjang kebijakan Obama mengerahkan 17.000 pasukan tambahan ke Aghanistan, tujuh bulan yang lalu.

Menurut para pejabat itu, Afghanistan sekarang menjadi wilayah yang sangat berbahaya. Banyak pekerja bantuan sosial yang tidak bisa keluar dari ibukota Afghanistan, Kabul untuk memberikan bimbingan bagi para petani di desa-desa di luar ibukota. Padahal, bantuan pertanian menjadi salah satu janji Obama untuk lebih memberdayakan sektor-sektor sipil di Afghanistan. Obama juga berjanji akan lebih banyak mengirim tenaga sipil untuk bekerja di Afghanistan.

Seorang pejabat militer senior mengatakan, terhambatnya pemberdayaan sipil di Afghanistan salah satunya karena hukum yang lemah di negeri itu, karena makin menguatnya pengaruh Taliban yang menerapkan sistem hukumnya sendiri. Menurut pejabat tersebut, penduduk Afghanistan di daerah-daerah pedalaman banyak yang lebih mendukung sistem hukum Taliban.

Dalam laporan tentang perkembangan di Afghanistan, para pejabat AS yang tidak mau disebut namanya juga mengungkapkan bahwa Obama tidak sabar untuk melihat kemajuan yang dicapai di sektor sipil di Afghanistan. "Bapak presiden tidak puas melihat kondisi sekarang," kata salah satu dari mereka.

Sejak invasi AS ke Afghanistan tahun 2001, Washington mengalokasikan dana sekitar 13 milyar dollar untuk membantu rakyat sipil di Afghanistan. Namun laporan Departemen Pertahanan bulan Januari lalu menyebutkan bahwa Kementerian Keuangan Afghanistan bertanggung jawab atas ketidakjelasan jumlah dan penggunaan dana bantuan yang selama ini diberikan oleh dunia internasional.

Yang jelas, perang AS di Afghanistan makin tak jelas dan jumlah korban di kalangan rakyat sipil terus berjatuhan. Saat ini, AS sudah menempatkan sekitar 100.000 pasukannya di Afghanistan tapi belum juga mampu mematahkan perlawanan Taliban. Sementara data PBB menyebutkan, dalam enam bulan pertama tahun 2009, jumlah korban tewas dari warga sipil Pakistan sudah mencapai 1.500 orang, meningkat 24 persen dibandingkan tahun lalu dalam periode yang sama