Israel

Jumat, 12/12/2008 15:52 WIB
Cetak | Kirim | RSS
Menteri Luar Negeri Israel Tzipi Livni melarang warga Arab Palestina tinggal di Israel jika terbentuk negara Palestina merdeka. Ia mengatakan, orang-orang Arab Palestina harus meninggalkan wilayah Israel begitu negara Palestina terbentuk.

"Solusi saya untuk tetap mempertahankan negara Yahudi dan negara demokrasi Israel adalah solusi dua negara (Israel dan Palestina) dengan konsensi-konsensi yang jelas dan tegas," kata Livni saat berbicara di depan siswa-siswi sekolah menengah di Tel Aviv.

Livni melanjutkan, "Selain itu, saya akan melakukan pendekatan dengan orang-orang Palestina di Israel, yaitu mereka yang kita sebuat sebagai orang Arab Israel. Saya akan katakan pada mereka 'solusi bagi status kewarganegaraan Anda ada di tempat lain'."

Mengomentari pernyataan Livni, anggota kabinet Israel dari warga Arab, Ghaleb Majadeleh mengatakan bahwa akar dari warga Arab Israel sudah tertanam jauh sebelum negara Israel berdiri di atas tanah yang diklaim Israel sebagai wilayahnya.

"Mereka (Arab) adalah penduduk negara ini dimana hak, kewarganegaraan dan status kependudukan mereka tidak perlu dinegosiasikan lagi," tukas Majadeleh.

Anggota Parlemen Israel dari kalangan Arab, Ahmed Tibi mendesak Livni untuk menjelaskan pernyataannya tentang warga Arab. Menurutnya, pernyataan-pernyataan Livni sama dengan pernyataan Bibi, sebutan untuk Benjamin Netanyahu, pimpinan partai oposisi Israel yang sangat anti-Arab dan anti-Palestina.

"Dia (Livni) harus memutuskan apakah ia akan membiarkan jutaan orang Arab tanpa identitas kebangsaan dan tanpa hak politik atau ia bermaksud memindahkan jutaan orang Arab ke negara baru yang akan dibentuk," tukas Tibi.

Para pejabat Israel, termasuk Livni mungkin sudah menderita amnesia berat bahwa negara Israel yang mereka klaim sebagai negara bangsa Yahudi, berdiri di atas tanah air orang-orang Arab Palestina. Atau Livni pura-pura lupa, kalau orang-orang Yahudi Zionis telah merampas rumah, harta dan tanah milik orang-orang Arab Palestina untuk membangun negara ilegal Israel. (ln/ArN