INGGRIS

Asww.
Mengkaji Indonesia dari Inggris
”Trust, kepercayaan, itu kata kunci dalam hubungan antarwarga,” kata Tifatul Sembiring, Presiden PKS. Pemimpin parpol kelahiran Sumatera Barat yang beristrikan wanita Solo ini menolak anggapan PKS punya agenda tersembunyi untuk mendirikan negara Islam. Tifatul juga meluruskan tuduhan bahwa sewaktu masih bernama PK (Partai Keadilan) partainya mendukung Piagam Jakarta.


Menjelang senja, di sebuah kampung di Meulaboh, Nanggroe Aceh Darussalam. Seorang janda berusia 70 tahun sedang menyiram bunga di halaman rumah.

Tiba-tiba sekelompok polisi syariah lewat. Dengan suara keras mereka menghardik wanita tua tersebut agar segera masuk ke dalam rumah, karena dia tidak memakai penutup kepala. ”Seperti umumnya wanita Aceh, ibu saya sosok pemberani. Dengan tangkas, dia mengusir petugas tersebut sambil menyemprotkan air sehingga semuanya lari menyelamatkan diri dengan basah kuyup….”

Setelah mengungkapkan pengalaman ibunya, Dr Rizal Sukma, Deputy Direktur Executive Centre for Strategic and International Studies (CSIS), ini segera menambahkan, ”Sejak masih kecil beliau selalu pakai kerudung. Tetapi, ketika kebiasaan lama tersebut kemudian dijadikan peraturan daerah dan diberlakukan secara sembarangan, efeknya malah negatif sekaligus bakal menurunkan wibawa pemerintah daerah….”

Kisah di atas langsung disambut Prof Dr Dewi Fortuna Anwar, Direktur Program Riset dari Habibie Center, ”Situasi serupa juga menimpa kampung saya di pelosok Minangkabau yang kehidupannya dulu tenteram”. Dewi memprihatinkan kebijakan tersebut sebagai kurang kerjaan.

Perbincangan yang sering terasa keras, tetapi tetap santun ini muncul sesudah Tifatul Sembiring, Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS), tampil berbicara pada sesi How can Islamic parties contribute to the ongoing process of democratization?

Sebelumnya Yenny Wahid, Sekretaris Jenderal Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) pada sesi Political Islam, Pluralism and Modernization menegaskan tekad partainya untuk membela mereka yang tertindas. ”Siapa benar pasti akan kami bela meski mereka kelompok minoritas. Kami tidak berharap warga minoritas sesudah dibela lantas beramai-ramai mencoblos tanda gambar PKB dalam pemilu.” Yenny, lulusan Kennedy School of Government, Harvard University, AS, menjelaskan, ”PKB akan tetap membela yang benar karena sudah jadi prinsip. Kami tidak pernah melakukan play safe, hanya akan membela kepentingan mayoritas….”

Perbincangan semacam ini membikin suasana pada akhir musim dingin di Wiston House, Sussex, Inggris, awal Maret lalu, menjadi semakin hangat. Pertemuan diselenggarakan British Council bersama Department for International Development serta dukungan Foreign and Commonwealth Office, London, tersebut memilih tajuk ”Indonesia: Political and Economic Prospects”.

”Off the record”
Diskusi di rantau ini memang terkait dengan akan berlangsungnya pemilu berikut pemilihan presiden di Indonesia pada tahun 2009. Khususnya untuk bisa menjawab pertanyaan, bagaimana sesungguhnya pertumbuhan demokrasi di Indonesia selama lima tahun terakhir? Seberapa jauh keberhasilan pemerintah dalam menumpas teror berikut kemampuannya untuk meredam aksi kelompok ekstrem? Apakah pemberantasan korupsi telah berlangsung efektif? Dan apa yang masih harus dilakukan, untuk bisa memperkuat ketahanan ekonomi sekaligus menjawab tantangan prospek pembangunan yang dilakukan pemerintahan SBY-JK?

Sebanyak 64 peserta, terdiri dari pejabat Pemerintah Indonesia, sejumlah pakar beragam lembaga ilmiah, partai politik, dan LSM dengan aneka latar belakang ikut hadir. Mereka antara lain Menteri Luar Negeri Dr Hassan Wirajuda sampai Smita Notosusanto, Governance Advisor Jakarta Office dari Department for International Development, Inggris. Mulai dari Sidney Jones, pengamat aksi teror dan gerakan Islam radikal di kawasan Asia Tenggara, hingga penasihat Presiden RI untuk masalah lingkungan, Prof Dr Emil Salim, dan Fauzi Ichsan, alumnus Massachusetts Institute of Technology (MIT) yang kini menjabat Senior Vice President di Standard Chartered Bank, Jakarta.

Selain peserta dari Indonesia, sejumlah pakar asing juga tampil jadi pembicara, antara lain Dr Kirsten Schulze, sejarawan di London School of Economics and Political Science, Bill Spence, Vice President Shell International di Den Haag, sampai Joseph Saunders, Deputy Director of the Program Office at Human Rights Watch dari New York, AS.

”Semuanya berbicara dalam kapasitas pribadi. Agar pembicara bebas mengemukakan pendapat, seluruh diskusi pada dasarnya dinyatakan off the record. Para peserta boleh memanfaatkan informasi berikut pendapat yang berkembang dalam forum, tetapi tidak boleh mengutip nama, kecuali kalau yang bersangkutan telah mengizinkan,” pesan Wendy Head, Manajer Administrasi Pertemuan Wilton Park.

Tren membaik, …tetapi?
Para pembicara umumnya menyebutkan, sikap berikut arah yang ditempuh oleh SBY-JK cukup positif. Bahkan dalam menghadapi persoalan ekonomi, sektor makro diperkirakan tidak akan menghadapi gangguan. Namun, sebaliknya, sektor ekonomi mikro perlu mendapatkan perhatian lebih serius berikut perlunya langkah tegas dari pemerintah. Mengapa demikian, karena terkait pada beragam pengalaman pahit akhir-akhir ini; semisal krisis kedelai, minyak goreng, dan kelangkaan sejumlah komoditas pangan.

Menyinggung aksi teror yang dulu sempat menggoyang kestabilan nasional, dengan rinci seorang peserta menyebutkan bahwa kekuatan teroris sekarang telah menyusut sehingga diperkirakan mereka sudah tidak akan mampu melancarkan aksi berskala besar. ”…Mereka sudah tidak lagi mendapat dukungan dana dari luar, dilengkapi kesulitan merekrut anggota baru dan pengejaran yang terus-menerus dilakukan telah menyebabkan kekuatan mereka melemah dan terpencar-pencar.”

Ketika perbincangan menyinggung proses demokrasi di Indonesia, Dr Yudhi Latif, Direktur Executive Reform Institute, terus terang menyatakan, tantangan berawal dari meluasnya kebebasan berpolitik berikut perubahan peta kekuatan politik, baik di tingkat nasional maupun daerah, sebagai akibat lebih lanjut dari proses desentralisasi.

Kata kuncinya, ”trust”
”Trust, kepercayaan, itu kata kunci dalam hubungan antarwarga,” kata Tifatul Sembiring, Presiden PKS. Pemimpin parpol kelahiran Sumatera Barat yang beristrikan wanita Solo ini menolak anggapan PKS punya agenda tersembunyi untuk mendirikan negara Islam. Tifatul juga meluruskan tuduhan bahwa sewaktu masih bernama PK (Partai Keadilan) partainya mendukung Piagam Jakarta.

”…Baik semasa masih PK maupun setelah jadi PKS, partai kami tidak pernah mendukung Piagam Jakarta. Yang benar, kami pendukung Piagam Madinah. Yang intinya, menjamin keragaman masyarakat. Sikap semacam ini bukan berarti kami setuju dengan agama lain. Tetapi, kami harus berani mengakui kenyataan kemajemukan Indonesia. Ada agama lain di luar Islam dan kami wajib memberi kebebasan untuk menjalankan semua ibadat berlangsung damai.” Sebagai bukti, Tifatul menunjuk dua anggota DPRD dari PKS di Papua yang sama sekali bukan Muslim.

Pembicaraan selama tiga hari di Wilton Park, Sussex, memang tidak dimaksud untuk mencapai kesepakatan. Namun, yang pasti, semua peserta berharap bisa memiliki pemahaman mengenai persoalan yang sedang dihadapi masyarakat dan juga Pemerintah Indonesia dalam mengayun langkahnya ke depan. Sayang, sejumlah pembicara yang tadinya diharapkan tampil sampai pertemuan selesai tidak bisa hadir. Mereka yang tidak hadir antara lain mantan Menteri Otonomi Daerah Prof Dr Ryaas Rasyid, Ketua Desk Anti Teror di Kantor Menko Polkam Ansyad Bai, Direktur Pertamina Ari Soemarno dan pendiri LSM APIK Nursyahbani Katjasungkana.

Kehadiran dalam perbincangan semacam ini memang bermanfaat. Minimal bisa meluruskan tersebarnya informasi keliru. Ketika Sidney Jones mengemukakan bahwa benih teroris Indonesia adalah para eks pejuang Afghanistan yang dikirimkan oleh Ketua Dewan Dakwah Moh Natsir, Prof Dr Din Syamsuddin langsung membantah.

Ketua PP Muhammadiyah menunjukkan, tercatat sukarelawan dari 24 negara yang dulu direkrut CIA, dinas rahasia AS, diajak bertempur di Afghanistan. ”Sebagian dari mereka memang jadi teroris karena terdampar di Malaysia dan bertemu Abdullah Sungkar yang telah melarikan diri dari Indonesia. Tetapi, sangat keliru mengaitkan sosok Moh Natsir dengan aksi teror. Para alumni Afghanistan tersebut dulu meninggalkan Indonesia karena direkrut CIA, sama sekali bukan dibina Pak Natsir.”

“Dengan hadir di sini, kita memperoleh informasi tangan pertama dan membuka wawasan memahami seluruh persoalan yang terjadi,” kata Clara Joewono, Ketua Dewan Juri Bung Hatta Anti-Corruption Award 2003-2004. Memang, dengan mengamati sekaligus ikut memperbincangkan persoalan Indonesia dari Wilton Park, segala sesuatu bisa dilihat dengan lebih jernih.